APBD 2011 Anggarkan Gaji PNS ke-13

Purworejo, Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rehab jalan-jalan yang rusak diprediksi jumlahnya akan semakin terbatas. Pasalnya, dalam APBD 2011 dianggarkan pembayaran gaji PNS ke-13, termasuk kekurangan kenaikan gaji 10 %.

Kepastian penganggaran gaji ke 13 itu disampaikan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg di hadapan 415 guru pada acara pembinaan sertifikasi kuota 2006/2007 yang berlangsung di gedung Wisma Budaya, baru-baru ini. Mahsun menyebutkan, pembayaran gaji ke 13 itu kepastian waktunya belum diketahui karena masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Lebih lanjut disebutkan, anggaran gaji PNS ke 13 itu dimasukkan dalam APBD 2011 setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presides RI Susilo Bambang Yudoyono, pada penyampaian nota keuangan APBN 2011. "Pernyataan Presiden diibaratkan Sabdo pandito ratu, tidak mungkin Presiden akan mengingkari," katanya.

Pada bagian lain, Mahsun meminta para guru yang telah lulus sertifikasi agar tetap tenang, tidak perlu khawatir tunjangan tidak cair. "Jangan khawatir, tunjangan sertifikasi pasti cair, hanya kapan waktunya yang belum bisa ditentukan. Cepat lambatnya pencairan, juga ditentukan oleh calon penerima. Tunjangan bisa dicairkan kalau ada usulan dari dinas. Dinas mengusulkan kalau persyaratannya sudah lengkap. Jadi cepat atau lambatnya, kembali pada calon penerima itu sendiri," paparnya.

Untuk itu, dia meminta agar jangan berprasangka buruk, dengan tudingan dananya disimpan di bank untuk diambil bunganya. Dia menjelaskan, semua dana pemerintah disimpan di bank, hal itu sesuai pentunjuk aturan pengelolaan keuangan daerah. "Bila ada bunganya, langsung masuk ke kas daerah, bukan masuk ke rekening seseorang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahsun juga menyinggung jumlah PNS di Kabupaten Purworejo sebenarnya sudah melebihi batas. Dengan jumlah penduduk jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa, PNS yang dimilki saat ini sekitar 12.100 orang. Idealnya perbandingan antara PNS dengan rakyat 1 : 100. "Di Purworejo perbandingannya 1 : 60," katanya.

Jumlah PNS yang melebihi batas rasio itu sebenarnya sangat memberatkan APBD. Akibatnya 70 % APBD habis tersedot untuk gaji pegawai. Namun, berdasarkan keluhan para kepala UPT Pendidikan, banyak yang mengeluhkan kekurangan guru. “Dengan demikian dapat disimpulkan, permasalahannya distribusi guru yang kurang merata,” tandasnya.

sumber: suaramerdeka