Program DME Patutrejo Terancam Gagal

PURWOREJO (KR) - Percontohan Desa Mandiri Energi (DME) di Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo terancam gagal. Sebulan terakhir, aktivitas pembuatan biodiesel berbahan biji Nyamplung di Desa Patutrejo berhenti. Kelompok masyarakat yang diminta mengelola satu unit instalasi pembuatan biodiesel kesulitan menjalankan usaha akibat kesulitan mendapatkan bahan baku biji dan tingginya biaya operasional yang juga mengakibatkan harga jual biodiesel minimal harus Rp 30 ribu per liter.

“Agar biaya produksi bisa ditutup, harga satu liter biodiesel kami hitung Rp 30 ribu. Harganya sangat tinggi dibandingkan minyak tanah atau solar,” kata Barino, Ketua Unit Produksi DME Patutrejo kepada KR, Sabtu (12/3).
Meningkatnya biaya produksi pembuatan biodiesel antara lain akibat lamanya proses produksi, sehingga upah tenaga kerja membengkak. Sekali masa produksi, diperlukan waktu minimal dua minggu. Selain itu, kapasitas produksi minyak bakar tersebut tidak bisa maksimal. Selain itu lonjakan biaya juga akibat harga bahan kimia yang tinggi.
Unit mesin biodiesel di Desa Patutrejo maksimal hanya mampu menghasilkan 80 liter minyak setiap dua minggu. “Idealnya 100 liter, namun seluruh bahan yang diproses hanya menghasilkan 80 liter. Kami akui, kinerja mesin kurang maksimal, namun tidak tahu apa penyebabnya,” ungkapnya.
Untuk menghasilkan seratus liter biodiesel, diperlukan sedikitnya 1,2 ton biji nyamplung kering. Biaya produksi juga makin membengkak jika kondisi cuaca tidak panas maksimal. Biji nyamplung harus dijemur di bawah sinar matahari setelah proses pengukusan. Jika panas maksimal, pengeringan membutuhkan waktu tiga hari.
Biaya produksi untuk satu liter biodiesel dengan kapasitas produksi sebanyak 80 liter mencapai Rp 23 ribu. Biaya melonjak menjadi Rp 29 ribu jika kapasitas produksi biodiesel naik menjadi 100 liter.
Bahan baku juga sulit didapat di wilayah Kabupaten Purworejo. Selama ini, DME Patutrejo mengambil biji yang harganya Rp 1.000 setiap kilogram itu dari luar daerah. Bahkan, sebelum menghentikan operasi, mereka sempat membeli biji Nyamplung dari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.
Demplot DME Patutrejo juga terancam tidak bisa melanjutkan usaha karena kesulitan mengakses pasar. Tingginya harga membuat mereka kesulitan menjual biodiesel. “Tujuan utama DME memang untuk mencukupi kebutuhan energi masyarakat setempat. Namun dengan harga demikian tinggi, petani tidak akan mampu membeli. Kami tidak berani menawarkannya kepada masyarakat,” tandasnya.
Sejak diresmikan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan akhir 2009, instalasi biodiesel itu baru beroperasi sekitar dua kali. Unit tersebut baru mampu menghasilkan 100 liter biodiesel dan 100 liter biokerosin. Sebanyak 200 liter minyak tersebut laku dijual kepada Pertamina dan kelompok peneliti di Tangerang total senilai Rp 4 juta.
“Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk produksi mencapai belasan juta rupiah, untung saja uang itu berasal dari bantuan stimulans,” tuturnya.
Pemerintah baru setengah-setengah dalam menerapkan kebijakan terkait energi alternatif. Menurutnya, unit DME Patutrejo membutuhkan pendampingan produksi dan pemasaran yang berkelanjutan, sehingga biaya bisa ditekan sekecil mungkin dan sudah ada konsumen biodiesel produksi mereka.
Pemerintah juga diminta membantu mengatasi persoalan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan minyak. “Kabarnya, ampas biji nyamplung bisa dijadikan briket bahan bakar. Pemerintah harus mengajarkan cara menjadikan limbah menjadi layak jual, sehingga kami tidak membuangnya begitu saja. Pendampingan semacam itu yang selama ini tidak pernah dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Sekdes Patutrejo Sukardi mengungkapkan, biodiesel yang dihasilkan dari instalasi pembuatan di desanya sudah layak pakai. Sejumlah warga sukses mencobanya pada mesin traktor dan mobil yang mereka miliki.

sumber: KR

Read More......

Supriyanto, Tunanetra Pemanjat Pohon Kelapa

Purworejo: Keterbatasan fisik hendaknya tidak menjadi alasan seseorang untuk patah semangat dalam bekerja. Seperti diperlihatkan Supriyanto, warga Desa Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Meski tunanetra ia tetap bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi tukang panjat pohon kelapa.

Lelaki berusia 53 tahun itu selalu bersemangat menjalani pekerjaannya demi mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Selain sering dimintai tolong tetangga untuk memetik kelapa, Supriyanto kadang juga memanjat pohon-pohon kelapa miliknya dan buahnya dijual ke pasar.

Pak Pri, demikian Supriyanto biasa dipanggil, setiap hari berkeliling kampung dengan ditemani anaknya dan sesekali juga sang cucu untuk mengambil buah kelapa di pohon yang rata-rata berketinggian 20 meter.

Menurut Pak Pri, jika harga kelapa sedang mahal dia bisa mengantongi uang sedikitnya Rp 100 ribu sehari. Namun, jika harga kelapa sedang turun, terkadang hanya mendapatkan Rp 20 ribu. Kalau musim penghujan, Pak Pri memilih berdiam di rumah. Dia tak berani memanjat pohon karena khawatir terjatuh.

Supriyanto bisa menjadi pemacu semangat bagi mereka yang berpenglihatan normal untuk tidak mudah menyerah pada keadaan. Penghalang atau rintangan yang menghadang bukanlah untuk dihindari, tetapi untuk diatasi.

sumber: liputan6

Read More......

Investor Belanda Lirik Potensi Purworejo

Seven Seas, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perikanan berkedudukan di Belanda mulai melirik potensi kawasan selatan Kabupaten Purworejo. Perusahaan ini konon mampu memasok ikan dan udang ke berbagai supermarket di negara-negara Eropa dan Amerika.

Para investor yang datang ke Purworejo masing-masing Wouter van de groep, Wijnat va de groep, dan Gerrit Morgen. Mereka diterima Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, di kantor Bupati, Jumat (4/2).

Ikut mendampingi H Mahsun Zain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Fatori, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Ir Sunoto, beserta Kabag Humas Setda Purworejo Drs Joko Saptono.

Dalam kesempatan itu, Mahsun Zain menyatakan bahwa Purworejo selama ini telah membuka diri bagi investor manapun yang ingin menanamkan modalnya. “Silakan berinvestasi di Purworejo, sepanjang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten (pemkab) pasti akan mendukung,” katanya.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa untuk memasok udang ke pasar swalayan, selama ini investor itu mengambil barang dari Vietnam dan Thailand. Saat ini mereka membutuhan udang antara 500-1000 ton per tahun. “Bila kebutuhan ini bisa disuplai dari sini, pihaknya akan mengambil udang dari Purworejo,” jelas Joko Saptono, Kabag Humas.

Sumber:KRjogja

Read More......

Warga Purworejo Mulai Makan Growol

Purworejo: Kemiskinan membuat Ahmad Daroni tak mempunyai pilihan. Warga Desa Pletuk Dadirejo, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, itu sudah beberapa hari terakhir terpaksa memakan growol, makanan yang terbuat dari singkong. Hal ini dilakukan lantaran dia dan keluarga tak lagi sanggup membeli beras yang harganya terus meroket.

Ketika ditemui baru-baru ini, Daroni mengungkapkan, hampir setengah warga Desa Pletuk mengkonsumsi growol sebagai pengganti nasi. Makanan itu terbuat dari ketela. Dibuatnya cukup mudah. Pertama singkong dikupas, kemudian direndam selama tiga hari. Baru setelah itu dicuci dan dihaluskan, sebelum akhirnya dimasak dan dicetak.

Daroni menambahkan, keluarganya dan warga beralih ke growol karena harganya lebih murah dari beras. Untuk satu keranjang, harga growol hanya Rp 5.000. Itu pun bisa dimakan berhari-hari. "Untuk beli beras, sudah tak sanggup lagi," ujar Daroni.

Daroni meminta pemerintah membantu warga dalam permodalan. Dengan begitu, produksi growol tetap bisa berjalan di saat harga beras tak lagi terjangkau.

Sumber Liputan6

Read More......

Ribuan Rumah di Purworejo Tidak Layak Huni

Ribuan rumah di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo masuk kategori tidak layak huni. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Purworejo mendata, sedikitnya terdapat 33.803 unit rumah tidak layak huni di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo melakukan pendataan pada pertengahan tahun 2010. Meski terdata mencapai 33 ribu, kemungkinan jumlah tersebut masih bisa bertambah. "Jumlahnya bisa bertambah, sebab, semua terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat," tutur Sutrisno, Kepala Bapermades Purworejo, kepada KRjogja.com, Rabu (12/1).

Untuk mengurangi jumlah tersebut, Pemkab Purworejo melakukan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahun. Selama tahun 2011, APBD Kabupaten Purworejo akan mengalokasikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi 40 unit rumah. Namun, Bapermades Purworejo belum menentukan nama desa penerima bantuan, lantaran menunggu pengumuman desa berprestasi pada pertengahan tahun 2011.

Rencananya bantuan tersebut akan dialokasikan untuk empat desa. Setiap RTLH yang diusulkan desa penerima, akan mendapat bantuan senilai Rp 3 juta. Jika dana tersebut tidak cukup, masyarakat sekitar akan diminta ikut berswadaya membantu pembangunannya.

Selain mengalokasikan dana APBD, Pemkab Purworejo juga mengupayakan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah berencana menggelar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perumahan dan Pemukiman. "RTLH sebanyak 33.803 unit itu merupakan data awal yang diajukan kepada pemerintah pusat dalam rangka rencana pelaksanaan PNPM tersebut," imbuhnya.

Dikatakan Sutrisno, sektor swasta juga bisa ambil bagian dalam program rehabilitasi rumah di Kabupaten Purworejo. Perusahaan memiliki program Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan lokasi menjalankan usaha. "Perusahaan bisa mengalokasikan program CSR antara lain untuk rehab rumah," ucapnya.

Sumber: KRjogja

Read More......

Mbah Giyo Tinggal Bersama Kerbau Sejak Kecil

Akibat himpitan ekonomi dan kemiskinan, seorang kakek warga Sukokebokuning, Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah, terpaksa bertahun-tahun tidur di kandang kerbau. Selain faktor ekonomi, sang kakek terpaksa tinggal di kandang karena tak punya keluarga.

Kakek malang bernama Mbah Giyo mengaku terbiasa makan dan tidur di kandang sejak kecil. Kerbau-kerbau yang sering dipelihara oleh Mbah Giyo ini juga bukan miliknya melainkan milik beberapa pedagang ternak yang menitipkan untuk dipelihara sebelum laku terjual.

Meski hidup dengan kerbau dan hanya beraktivitas mencarikan rumput untuk pakan, Mbah Giyo mengaku cara hidupnya ini lebih tenang. Bahkan karena sejak kecil hidup bersama kerbau, tak jarang warga sekitar memberikan julukan "Manusia Kerbau" kepada kakek 70 tahun ini.

Entah karena himpitan ekonomi atau mengalami kelainan, selain tidak mau berkeluarga, Mbah Giyo jarang bergaul dengan warga sekitar. Namun yang jelas kehidupan Mbah Giyo ini hanya sebagian potret kecil di antara jutaan rakyat miskin yang masih ada di Indonesia.

Sumber: Liputan6

Read More......

Pembinaan Industri Rumahan di Purworejo Belum Optimal

Pembangunan sektor industri bakal memegang peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pembinaan terhadap pelaku industri rakyat di Kabupaten Purworejo hingga kini belum optimal.

“Industri kecil menangah jumlahnya sangat beragam dan cukup banyak, sedang sumberdaya manusianya terbatas sehingga dalam pembinaan masih belum optimal,” jelas Pelaksana tuga (Plt) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Purworejo Drs H Said Ramadhon, Jumat (31/12).

Disamping itu lanjut Said Ramadhon, system informasi manajemen industri juga belum tersedia sehingga menyulitkan dalam pendataan dan penilaian perkembangan produk industri kecil dan menengah. “Sampai saat ini baru dalam taraf pertumbuhan industri, belum sampai pada peningkatan kualitas maupun pengembangan,” katanya.

Diakui, pertumbuhan sektor industri di Purworejo ada kecenderungan meningkat. Bahkan terakhir tercatat ada sekitar 15.793 unit industri kecil/rumahan. “Merujuk pada fenomena perkembangan industri pada berbagai skala usaka, terutama UMKM menunjukkan kecenderungan semakit meningkat,” tambahnya.

Pertumbuhan industri ini lanjut Said Ramadhon, menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo agar ada kesinambungan pembangunan di sektor industri secara terpadu.
“Artinya dari banyaknya jumlah industri itu dapat ditata dengan arah kebijakan yang baik dan tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang justru kontraproduktif dengan daerah,” jelasnya.

Sumber:KRjogja

Read More......

Pemprov Jateng Akan Bangun STA di Purworejo

Harapan petani Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap pasar akan segera terpenuhi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berencana membangun Sub Terminal Agribisnis (STA) di Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, pada tahun 2011 mendatang.

Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut pengembangan kawasan agropolitan Bagelen di Kabupaten Purworejo. STA di Krendetan tersebut akan menjadi pusat informasi, transaksi, dan pelatihan.

Pemerintah provinsi kini tengah menggelar lelang untuk pekerjaan tersebut. "Informasi yang kami dengar, lelang sedang dilaksanakan. Hampir dipastikan, pengerjaannya dilakukan tahun depan," ujar Bambang Jati, Kasubid Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purworejo, Kamis (30/12).

Setelah STA tersebut dioperasikan, pelaku usaha tani di Kabupaten Purworejo bisa menginformasikan spesifikasi komoditas dan kapasitas produksi yang dimiliki. "Ada semacam lokasi display, nantinya akan menjadi semacam etalase produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang dihasilkan masyarakat Purworejo," tuturnya.

Dikatakan, persoalan yang kerap dihadapi petani saat ini adalah kurangnya akses terhadap pasar. Petani bisa meningkatkan kapasitas produksi pertanian, namun kerap mengalami kesulitan saat hendak menjual hasil panen. Akibatnya, komoditas petani kerap terbeli tengkulak dengan harga yang tidak menguntungkan.

"Siapa yang menguasai informasi, akan mendominasi pasar. STA akan memudahkan petani menguasai informasi," terangnya.

Pengelolaan STA tersebut juga akan melibatkan petani. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo telah membentuk kelompok kerja (pokja) di sejumlah kecamatan, dengan anggota antara lain petani.

Untuk pengembangan kawasan itu, kini Purworejo telah memiliki sejumlah cluster atau wilayah pengembangan, sesuai dengan produk unggulan bidang pertanian yang dimiliki. Kini, Kabupaten Purworejo memiliki wilayah pengembangan kambing peranakan etawa (PE), durian, dan manggis (di Kecamatan Kaligesing), gula kelapa, dan durian (Bagelen), hortikultura dan perikanan (Purwodadi), serta padi organik (Ngombol).

Petani jagung di Desa Nampurejo, Purwodadi, Untoyo, menyambut positif rencana pemerintah membangun STA di Desa Krendetan Bagelen. Menurutnya, selama ini petani hanya bisa menjual tanaman hortikultura itu kepada pengepul yang datang langsung ke ladang saat panen. "Jika bisa dikoordinasikan, dan hasilnya disalurkan melalui STA, tentunya, akan lebih menguntungkan kami. Sebab, kami mengetahui kemampuan pasar serta bisa negosisasi harga," imbuhnya.

Sumber:KRjogja

Read More......

Pemkab Purworejo Minta Tambahan Kuota 100 %

Purworejo, CyberNews. Menjelang perayaan Natal dan tahun baru 2011, permintaan gas elpiji ukuran 3 kilogram mengalami lonjakan drastis. Itu dikarenakan banyak masyarakat dari luar daerah yang datang ke Purworejo untuk merayakan liburan. Selain itu, masyarakat juga banyak yang menggelar hajatan.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, Plt Kepala Disperindagkop Drs H Said Romadon mengatakan, pihaknya sudah mengajukan penambahan kuota ke Pertamina selama bulan Desember ini.

"Setiap bulannya kebutuhan elpiji masyarakat di Purworejo dalam kisaran 25 ribu hingga 28 ribu tabung ukuran 3 kilogram. Kami minta tambahan 100 % dari jumlah itu dan SPBE kami minta tetap melayani meskipun hari libur. Alhamdulillah permintaan itu disetujui Pertamina," kata birokrat yang secara definitif menjabat Assek II ini.

Dari pantauan, permintaan gas elpiji ukuran tabung tiga kilogram meningkat selama Desember ini. Akibatnya, dua pekan lalu masyarakat sempat kesulitan mendapatkan gas. Banyak pangkalan resmi warung pengecer sempat kehabisan stok. Kalaupun ada, harganya jauh lebih mahal.

Beberapa pengecer bahkan menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Terutama di pelosok pedesaan bahkan harganya bisa mencapai Rp 14.000 per tabung.

Namun, kondisi itu bisa teratasi setelah penambahan kuota itu direalisasikan. Para pengecer tidak lagi kehabisan stok dan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan gas. "Sepertinya sekarang sudah normal," ujar Ana (27), salah satu ibu rumah tangga.

Pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Sindurjan Harun, mengatakan, permintaan elpiji meningkat beberapa hari terakhir. Setiap hari, seratus tabung elpiji yang didapatnya dari agen resmi, habis dibeli konsumen. "Biasanya, sehari habis sekitar 75 tabung, namun sekarang seratus tabung langsung habis," katanya.

Menurutnya, tidak ada pengurangan pasokan dari agen resmi Pertamina. Bahkan, pasokan untuk pangkalannya sudah mengalmi penambahan pasca diberlakukannya rayonisasi elpiji pada Juni 2010. Sebelum rayonisasi, ia hanya mendapat pasokan sekitar 60 tabung elpiji tiga kilogram dari agen.

Sumber:Suara Merdeka

Read More......

Perajin Terompet Mulai Kebanjiran Pesanan

Purworejo: Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, para perajin terompet di Purworejo, Jawa Tengah, mulai kebanjiran pesanan, Rabu (15/12). Yuli Kurniawan, misalnya, warga Kelurahan Pangen, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ini mengaku mulai kebanjiran pesanan sejak sebulan terakhir.

Yuli mengaku mendapat permintaan pembuatan terompet hingga 2.000 buah yang datang dari dalam maupun luar daerah seperti Temanggung, Magelang, dan Wonosobo. Berbagai model ditawarkan demi memenuhi hasrat konsumen, mulai dari terompet model naga, bucu, maupun ular. Harga yang dipatok pun tergolong lebih mahal dibandingkan hari biasa, yakni antara Rp 3.000 hingga Rp 25.000 per buah.

Menurut Yuli, model yang paling banyak diminati adalah terompet model naga. Khusus terompet model saksofon, burung, drumband; konsumennya terbatas pada anak-anak. Dalam pembuatan terompet, kata Yuli, dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran selain memiliki keterampilan khusus. Tidak jarang, kendala sering dihadapi, seperti keterbatasan tenaga kerja.

Sumber:Liputan6

Read More......

Permintaan Melonjak, Elpiji 'Raib'

Warga Kota Purworejo sejak sepekan kemarin mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas elpiji ukuran tiga kilogram dan harganya melonjak menjadi Rp 13.500.

Warga Kelurahan Pangenjurutengah, Kadir mengaku sudah mencari ke pangkalan dan warung. Namun, bahan bakar program konversi minyak tanah ini tetap sulit didapat dan kalaupun ada, harganya Rp 13.500.

Pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Sindurjan, Harun mengaku terjadi lonjakan permintaan dalam beberapa hari terakhir. Jatah seratus tabung habis diburu konsumen. Padahal, dalam kondisi biasa hanya 75 tabung dan tidak ada pengurangan pasokan dari agen resmi Pertamina. Bahkan, pasokan untuk pangkalannya sudah mengalami penambahan pasca diberlakukannya rayonisasi elpiji pada Juni 2010.

"Sebelum rayonisasi, hanya mendapat pasokan sekitar 60 tabung elpiji tiga kilogram dari agen. Agen juga selalu mengirim pasokan sesuai jatah kepada pangkalan setiap hari," tandansya.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Purworejo, H Said Romadon, mengungkapkan, lonjakan permintaan elpiji selama Desember 2010 merupakan hal yang wajar. Banyaknya hari libur membuat masyarakat membutuhkan elpiji lebih banyak dari hari biasa.

Karena itu, Said sudah mengantisipasi kemungkinan lonjakan dengan mengajukan permohonan tambahan kuota harian kepada Pertamina. Setiap bulan, kebutuhan elpiji tiga kilogram di Kabupaten Purworejo sekitar 25 - 28 ribu tabung.
"Kami sudah ajukan tambahan kuota selama Desember sebanyak 28.400 tabung. Pertamina sudah menyetujui, jadi masyarakat tidak perlu khawatir," tegasnya.

Sumber:KRjogja

Read More......

Warga Gemar Jual Tanah-Batu sebagai Media Tanam

Pada umumnya, warga memilih mengolah tanah perbukitan sebagai media penanaman dan budidaya tanaman produktif. Namun, sebagian warga desa di Kecamatan Kemiri Utara memanfaatkannya dengan cara lain. Warga memilih “menjual” bukit yang memiliki konsturksi tanah dan batu sebagai bahan media tanam dan bangunan.
Bahkan hingga saat ini, aktivitas pengerukan tanah dan penambangan batu secara manual itu masih marak berlangsung. Pemerintah desa mengaku tidak menutup mata dengan ekses yang ditimbulkan, khususnya untuk keselamatan warga sendiri ketika mengeruk dan menambang batu saat musim penghujan. Kendati demikian secara jamak tidak ada larangan tegas dari pemerintah desa.
Pihak desa justru melegalkan aktivitas warga dalam memperlakukan tanahnya untuk dijual per truk. Awalnya banyak warga yang ingin bermukim di sekitar bukit, mereka-pun melakukan pemangkasan tebing-tebing sebelum akhirnya didirikan rumah.
"Namun di kemudian hari, tanah-tanah yang dulunya hanya dibuang untuk menguruk lahan yang kosong, ternyata banyak yang membutuhkan. Tidak terkecuali batu gunung yang kebanyakan berada di bawah lapisan tanah, kini juga memiliki nilai jual tinggi," ungkap Sukoyo warga Kedung Lo, Kecamatan Kemiri, Minggu (12/12) kemarin.
Dikatakan Sukoyo, tanah dijual dengan sistem rit. Satu rit sama dengan satu truk pengangkut kayu harganya Rp 30.000 setiap truk-nya. Sementara material batu gunung memiliki nilai jual yang lebih, yakni satu truk batu gunung terjual Rp 180.000 setiap truk.
"Tanah di perbukitan itu kan banyak milik person (warga perorangan,red). Dan di sini lebih banyak yang ditambang dibanding ditanami. Jika bukit itu sudah rata maka akan digunakan untuk membangun rumah, jika dijual harganya juga masih tinggi," imbuhnya.
Kepala Desa Kedung Lo Misroni menambahkanaktivitas penambangan batu dan tanah itu sebetulnya beresiko jika dilakukan secara manual terlebih pada musim penghujan. Meski demikian, masih banyak warga yang tetap nekad menambang batu dengan cara tradisional. Aktivitas pengerukan tanah di bukit-bukti Desa Kedung Lo berlangsung sudah sejak tahun 1999 dan mulai marak tahun 2000.
"Kami sulit melarang. Karena yang ditambang lantas dijual itu tanah milik warga secara pribadi. Sebetulnya akan lebih baik dan aman jika penambangan itu menggunakan alat," ujarnya.
Dikatakan Misrono, aktivitas pengerukan dan penambangan batu itu akan mengancam hilangnya bukit-bukit di Kemiri utara namun juga memiliki nilai positif. Pengerukan bukit itu dinilai mampu mengurangi potensi bencana longsor, selain itu juga memiliki danmpak yang baik untuk tambahan nafkah warga.
"Tanah biasanya dipesan oleh usaha pembibitan pohon yang juga banyak di Kecamatan Kemiri. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai menutup tanah di dataran rendah yang biasanya untuk pemukiman. Kalau batu-nya tentu saja untuk bahan bangunan, jenis batuannya bagus," ucap Misroni.
Cara penambangan dilakukan dengan cara dipahat atau diganco. Bentuk batu gunung yang dihasilkan juga lebih simetris dan pipih-pipih serta pas jika digunakan sebagai material bangunan atau pondasi rumah. "Kalau aslinya batu-batu itu segede gajah atau rumah namun warga bisa mengakalinya," ucap Misroni.
Lebih lanjut dijelaskan, luas tanah di Desa Kedung Lo kurang lebih 300 hektare. Sejumlah 21 hektare berupa perbukitan dan hingga saat ini diizinkan untuk dikeruk dan dijual. "Penambangan tanah dan batu itu sudah masuk kategori galian C. Dan tanah di sini cukup mahal termasuk setelah dikepras (dikerung,red). Tanah di bawah bukit itu masih tetap subur," cetusnya.
Camat Kemiri, Sudaryono menambahkan, sedikitnya ada tiga desa di wilayah Kemiri bagian utara yang warganya senang menjual batu dan tanah. Yakni Desa Rebo, Wonosuko dan Kedung Lo. "Imbauan kami warga tetap memperhatikan keselamatan, khususnya jika melakukan penambangan di musim hujan seperti saat ini. Ke depan mungkin juga dibutuhkan prosedur yang baik untuk melindungi warga dari berbagai kemungkinan ekses negatif dari penambangan itu," tandasnya.
Salah satu warga Kedung Lo, Wikromo, 50, mengungkapkan, warga sudah sangat biasa dengan aktivitas penambangan batu di perbukitan. Batu yang digali dan dijual itu termasuk batu dan tanah warga. "Setelah rata tanah bisa digunakan untuk pendirian rumah. Kalau dijual juga masih laku keras karena kebanyakan di pinggir jalan," ungkapnya.

Sumber:Radarjogja

Read More......

Stok Terbatas, Harga Cabai di Purworejo Meroket

Purworejo, CyberNews. Harga cabai di pasaran Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga itu dipicu menipisnya stok, baik yang dimiliki pedagang di pasaran maupun pengepul.

Produksi petani mengalami penurunan drastis lantaran terkena dampak hujan abu dari erupsi Gunung Merapi beberapa waktu lalu. Pantauan di sejumlah pasar tradisional Minggu, (12/12) kenaikan harganya dalam kisaran 50 %.

Salah-satu pedagang Pasar Baladeno, Abdul Madjid (50) menyebutkan, kenaikan harga cabai mulai terasa sejak sepekan terakhir. Para pedagang, bahkan menyebutnya bukan lagi kenaikan harga, tetapi ganti harga.

Harga cabai jenis rawit naik dari Rp 21.000 menjadi Rp 45.000 setiap kilogramnya. Begitu pula cabai merah keriting harganya naik dari Rp 20.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Sedangkan cabai jenis ijo besar juga naik dari harga Rp 7.000 menjadi Rp 13.000 per kilogram.

Pedagang lainnya, Siti Khotidjah (51) mengungkapkan, saat ini pedagang mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok dari petani. "Jangankan untuk mendapatkan cabai kualitas bagus. Pembeli kini juga banyak yang mencari cabai BS atau afkiran," katanya.

Cabai BS biasanya sebagian sudah kering atau mulai membusuk, tapi belum busuk dan masih bisa diolah untuk bumbu masakan. Harga cabai BS kini menyentuh Rp 20.000 per kilogram naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp 9.000 per kilogram.

"Itu pun pembeli cabai akan rebutan. Cabai BS kebanyakan cabai merah panjang dan kebanyakan untuk masakan, bukan seperti cabai rawit untuk lalap," terangnya.

Pedagang Pasar Tambakrejo, Yuni (27) juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Berbeda dengan pedagang lain yang mengetahui penyebabnya, Yuni mengaku tidak tahu persis penyebab kenaikan harga cabai.

"Kata pengepul harga cabai naik karena petani kini banyak yang gagal panen. Hal ini tidak terlepas dari musim penghujan, cuaca ekstrim dan dampak hujan abu Merapi," katanya.

Sumber:Suaramerdeka

Read More......

Kontes Kambing Etawa Rebut Rp 10 Juta

Liputan6.com, Purworejo: Sekitar 300 peternak kambing ras Etawa dari berbagai daerah mengikuti kontes kambing Etawa tingkat nasional di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (11/12). Kontes ini sekaligus sebagai ajang untuk menaikkan kualitas dan harga jual kambing Etawa.

Para peserta berduyun-duyun datang untuk memperebutkan Piala Bupati Purworejo serta hadiah uang senilai Rp 10 juta. Meski tingkat nasional, peserta cuma berasal dari Pulau Jawa. Sebab populasi kambing Etawa belum berkembang di sejumlah daerah luar Pulau Jawa.

Dalam kontes kali ini dewan juri menggunakan beberapa kategori dalam menentukan juara. Di antaranya keindahan kepala, ukuran telinga, keseimbangan tubuh, kelincahan serta postur tubuh kambing. Dan hampir semua kriteria itu dipenuhi kambing-kambing milik Suparyono. Warga Desa Miri Gambar, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur keluar sebagai juara umum.

Ratusan kambing Etawa yang mengikuti kontes rata rata memiliki nilai jual sangat tinggi. Satu ekor kambing mencapai Rp 30 juta hingga Rp 100 juta.(AIS)

Read More......

Tidak Menera Ulang Timbangan, Kena Denda Rp 1 Juta

Pemerintah mengancam pedagang yang tidak menera ulang timbangan milik mereka dengan denda maksimal Rp 1 juta. Bahkan, pedagang juga terancam dipidana paling lama satu tahun.

Kasubag Tata Usaha Balai Meteorologi Wilayah Magelang, HM Sjamsul Huda ST mengatakan, aturan itu jelas terlulis dalam UU RI No 02 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. "Aturannya jelas, sehingga pedagang memang wajib melakukan tera ulang atas timbangan milik mereka," ujarnya kepada KRjogja.com, Kamis (9/12).

Menurutnya, tera ulang atau cek fisik rutin timbangan meja dan sentisimal milik pedagang justru bermanfaat bagi mereka. Risiko kehilangan pelanggan bisa dikurangi, jika timbangan yang mereka gunakan benar.

Selain itu, timbangan milik pedagang akan kembali sesuai dengan sifat timbang, setelah melakukan tera ulang. "Ada tiga sifat timbang, yakni ketetapan, kebenaran, dan kepekaan. Jika sudah terpenuhi, timbangannya akan benar dan selalu tepat," ucapnya.

Selama melakukan tera ulang di Kabupaten Purworejo, sekitar 70 persen timbangan milik pedagang setempat, harus mendapatkan perbaikan. Ratusan timbangan tersebut diperbaiki lantaran sifat timbangnya melenceng, sehingga merugikan konsumen.

Timbangan tidak memenuhi tiga unsir timbang lantaran kurangnya perawatan oleh pemiliknya. Menurutnya, penggunaan timbangan setiap hari, mengakibatkan mata dan pisau timbang kotor.

Selain itu, timbangan tidak tepat lantaran pemakaian timbangan yang berlebih. "Saat tidak digunakan, timbangan harusnya tidak dibebani sesuatu, hingga mengalami keausan. Itu yang kerap kurang diperhatikan pedagang," ungkapnya.

Balai Meteorologi Wilayah Magelang melakukan tera ulang Rabu (8/12) hingga Sabtu (18/12). Setiap hari, puluhan timbangan meja dan timbangan sentisimal menjalani pemeriksaan. Balai menetapkan biaya tera ulang untuk timbangan meja senilai Rp 8.000 setiap buah dan Rp 12.000 bagi timbangan sentisimal. Biaya perbaikan ditetapkan bervariasi mulai Rp 10 ribu, sesuai kerusakan yang dialami timbangan. (R-1)

Read More......