APBD 2011 Anggarkan Gaji PNS ke-13

Purworejo, Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rehab jalan-jalan yang rusak diprediksi jumlahnya akan semakin terbatas. Pasalnya, dalam APBD 2011 dianggarkan pembayaran gaji PNS ke-13, termasuk kekurangan kenaikan gaji 10 %.

Kepastian penganggaran gaji ke 13 itu disampaikan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg di hadapan 415 guru pada acara pembinaan sertifikasi kuota 2006/2007 yang berlangsung di gedung Wisma Budaya, baru-baru ini. Mahsun menyebutkan, pembayaran gaji ke 13 itu kepastian waktunya belum diketahui karena masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Lebih lanjut disebutkan, anggaran gaji PNS ke 13 itu dimasukkan dalam APBD 2011 setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presides RI Susilo Bambang Yudoyono, pada penyampaian nota keuangan APBN 2011. "Pernyataan Presiden diibaratkan Sabdo pandito ratu, tidak mungkin Presiden akan mengingkari," katanya.

Pada bagian lain, Mahsun meminta para guru yang telah lulus sertifikasi agar tetap tenang, tidak perlu khawatir tunjangan tidak cair. "Jangan khawatir, tunjangan sertifikasi pasti cair, hanya kapan waktunya yang belum bisa ditentukan. Cepat lambatnya pencairan, juga ditentukan oleh calon penerima. Tunjangan bisa dicairkan kalau ada usulan dari dinas. Dinas mengusulkan kalau persyaratannya sudah lengkap. Jadi cepat atau lambatnya, kembali pada calon penerima itu sendiri," paparnya.

Untuk itu, dia meminta agar jangan berprasangka buruk, dengan tudingan dananya disimpan di bank untuk diambil bunganya. Dia menjelaskan, semua dana pemerintah disimpan di bank, hal itu sesuai pentunjuk aturan pengelolaan keuangan daerah. "Bila ada bunganya, langsung masuk ke kas daerah, bukan masuk ke rekening seseorang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahsun juga menyinggung jumlah PNS di Kabupaten Purworejo sebenarnya sudah melebihi batas. Dengan jumlah penduduk jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa, PNS yang dimilki saat ini sekitar 12.100 orang. Idealnya perbandingan antara PNS dengan rakyat 1 : 100. "Di Purworejo perbandingannya 1 : 60," katanya.

Jumlah PNS yang melebihi batas rasio itu sebenarnya sangat memberatkan APBD. Akibatnya 70 % APBD habis tersedot untuk gaji pegawai. Namun, berdasarkan keluhan para kepala UPT Pendidikan, banyak yang mengeluhkan kekurangan guru. “Dengan demikian dapat disimpulkan, permasalahannya distribusi guru yang kurang merata,” tandasnya.

sumber: suaramerdeka

Read More......

TPR Jatimalang Kembali Ditutup Warga

Warga Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo kembali menutup tempat pemungutan retribusi (TPR) Pantai Jatimalang. Penutupan TPR tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo kembali kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terhitung sejak Maret 2011, tidak ada satupun warga atau petugas Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata (Dinhubkominpar) Purworejo yang menjaga TPR dan memungut retribusi tiket masuk objek wisata andalan Purworejo itu.

"Kami sepakat tidak lagi menjaga TPR Jatimalang, terhitung sejak Maret 2011, loket dibiarkan tanpa petugas," ucap Suwandi, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Jatimalang, Kamis (10/3).

Suwandi menegaskan, penutupan TPR itu merupakan buntut adanya anggapan pengingkaran janji oleh Dinhubkominpar Kabupaten Purworejo. Selama Februari 2011, dinas beserta warga menjaga dan memungut retribusi wisata. Padahal, selama dijaga pada Februari 2011, TPR Jatimalang berhasil mendapat retribusi sedikitnya Rp 23 juta. Retribusi tersebut seluruhnya disetor kepada Pemkab Purworejo.

Menurutnya, sebelum kembali dijaga kembali warga beserta dinas, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan perangkat desa. Dalam pertemuan pada akhir Januari tersebut, perwakilan desa kembali meminta adanya bagi hasil pembagian retribusi 70 % untuk PAD dan 30 % masyarakat Jatimalang.

"Kami minta syarat itu, dan disanggupi, sehingga TPR kembali dijaga dinas dan warga. Namun, saat ditagih pada akhir Februari, ternyata tidak diakui," bebernya.

Ditambahkan, dalam rapat tersebut memang warga tidak membuat kesepakatan tertulis. Warga lanjutnya, percaya dengan pernyataan kesanggupan secara lisan diungkapkan perwakilan dinas.

"Karena percaya, sehingga kami mau menjaga lagi. Saat itu juga diungkap, penjagaan TPR menjadi semacam ujicoba hingga diterbitkannya peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi payung hukum bagi hasil antara Jatimalang dengan Pemkab," imbuhnya.

Dikatakan, tuntutan warga Jatimalang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, warga memiliki peranan yang besar dalam membangun dan menjaga objek wisata Pantai Jatimalang. "Kalau ada kerusakan jalan atau sarana lain, warga juga yang memperbaiki secara swadaya," tandasnya.

Kini, lanjutnya, Jatimalang hanya menuntut adanya realisasi bagi hasil retribusi objek wisata 70 % : 30 % dengan Pemkab Purworejo. Selain itu, setiap libur Lebaran dan Tahun Baru, pengelolaan TPR harus dilakukan oleh warga. "Jika tidak bisa, sebaiknya dibiarkan saja tanpa penjaga," tegasnya.

Sementara itu, saat diminta konfirmasi, Kabid Pariwisata Dinhubkominpar Kabupaten Purworejo, Sumarno mengakui adanya penutupan TPR tersebut. Namun, ia menyatakan, persoalan tersebut kini juga ditangani oleh Wakil Bupati Purworejo. "Sudah ditangani Wakil Bupati," katanya.

Sumber:KRjogja

Read More......

Video Panas Anggota FPAN DPRD dan Istri Bocor, Hebohkan Purworejo

Purworejo - Video panas wakil rakyat kembali beredar. Namun berbeda dengan video yang sudah-sudah, video yang menghebohkan warga Purworejo, Jawa Tengah, itu diperankan oleh sang politisi dan istri.

Dari penelusuran detikcom, Kamis (3/3/2011), diketahui sang politisi, berinisial IF, adalah anggota DPRD Puworejo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Dia adalah anggota DPRD termuda dan anak tokoh ternama di Purworejo.

Sementara wanita tersebut, MH, merupakan istri sah dari pernikahan IF yang kedua. MH adalah anggota PNS Pemkab Purworejo.

Video yang berdurasi kurang lebih tiga menit itu sudah beberapa hari ini beredar di Purworejo. Sejumlah warga juga menyakini, 'aktor' dalam video tersebut adalahsang politisi yang dimaksud.

Bahkan Hartono, salah seorang teman dekat IF, membenarkan pemeran dalam video itu adalah IF dan MH. “Soal siapa yang menyebarkan video itu saya sama sekali tidak tahu. Siapa pun pelakunya, yang pasti yang menyebarkannya adalah orang yang benar-benar tidak bertanggung jawab,” kata Hartono.

Hanya saja, Hartono menuturkan, kepadanya IF pernah bercerita sempat menjual sebuah laptop, yang kemungkinan menjadi awal beredarnya video dokumentasi pribadi itu.

“IF itu orangnya suka teledor mungkin di dalam laptopnya file video yang sempat disimpan sudah dihapus. Tetapi saat dijual di folder recycle bin tidak dihapus oleh IF. Bisa jadi diambil pembelinya dan disebarkan kemana-mana video IF itu,” ungkap Hartono yang merasa kasihan dengan teman dekatnya itu.

Setelah tersebarnya video panas itu, Hartono juga berulangkali mendapat telepon dan didatangi beberapa pejabat serta rekan-rekan IF yang penasaran ingin melihat video itu.

“Tidak hanya saya saja. Bahkan IF juga sore tadi melalui telepon genggamnya mengeluh kepada saya kalau di kotak pesan Facebooknya banyak pesan masuk yang berisi tentang permintaan video mesum itu,” ujar Hartono.

Saat ditanya apakah IF akan melaporkan kejadian penyebaran itu ke polisi, Hartono menyatakan sampai saat ini belum ada niatan untuk melaporkan kasus penyebaran video itu ke polisi. “Sepertinya IF belum ada niatan untuk melaporkan peredaran video itu ke polisi. Dia sendiri merasa dilema sebab sudah masuk ke ranah kehidupan pribadinya,” tutur Hartono.

Saat detikcom berusaha mengkonfirmasi IF, ponselnya dalam kondisi aktif. Namun, dia tidak mengangkatnya. Menurut Hartono, posisi IF saat ini sedang rapat bersama seluruh anggota dan pimpinan DPRD Purworejo di Yogyakarta.

sumber: detikNews

Read More......

Jadi Korban, Anggota DPRD Purworejo Didorong Segera Lapor Polisi

Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendengar kabar beredarnya video panas seorang anggota DPRD Purworejo bersama istrinya. DPP PAN mendorong agar sang anggota DPRD dari PAN itu segera melapor ke polisi sebagai korban.

"Kami menyesalkan kejadian ini. Kami tegaskan dia adalah korban, bukan pelaku kejahatan. Jadi kami mendorong dia melapor ke polisi sebagai korban," kata Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy, Kamis (3/3/2011).

Tjatur yang merupakan anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI (Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo) mengaku telah menghubungi langsung sang anggota DPRD itu, Iwan Fajarudin. Informasi yang disampaikan Iwan, bahwa video panas bersama istri sahnya itu merupakankoleksi pribadi yang pernah dia simpan di laptopnya.

"Itu koleksi pribadi dengan istri sahnya. Dia tidak punya niat sama sekali agar video itu diketahui oleh orang lain. Dia menjadi korban," jelas Tjatur.

Menurut Tjatur, Iwan mengaku video panas itu sebenarnya sudah ia hapus dari laptopnya, sebelum laptop itu ia jual. "Tapi di recycle bin, belum kehapus. Jadi sepertinya direstore lagi oleh si pembeli laptop. Saya sudah minta dia membuat kronologi dan lapor polisi," ujar politisi muda yang kini menjabat sebagai Ketua FPAN DPR itu.

Bagi Tjatur, dalam kasus ini, tidak ada pelanggaran sama sekali yang dilakukan Iwan. "Tidak ada unsur melawan hukum, baik itu UU Anti Pornografi maupun UU ITE. Dia hanya teledor yang tidak disengaja, karena tidak menghapus di recycle bin itu. Karena itu, polisi harus cari tahu siapa yang menyebarkan itu," kata alumnus ITB yang kini menjabat wakil ketua Komisi III DPR tersebut.

Tjatur memastikan tidak ada unsur politik internal terkait beredarnya video panas itu. Dia menegaskan hal ini karena beberapa hari mendatang akan digelar Musda PAN untuk memilih ketua DPD PAN Purworejo yang baru. Iwan Fajarudin merupakan salah seorang calon ketua yang akan maju.

"Tidak ada unsur politik, termasuk terkait Musda PAN nanti. Iwan juga tetap bisa maju sebagai calon ketua, meski sedang ada kasus ini," terang Tjatur.

Sumber: detikNews

Read More......

Video Panasnya Beredar, Iwan Sempat Dipanggil Pimpinan DPRD Purworejo

Purworejo - Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari FPAN, Iwan Fajarudin, mengaku dipanggil pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo pasca beredar video panas Iwan bersama istrinya, MH. Pemanggilanya terkait permintaan pimpinan Dewan untuk mengklarifikasi bocornya video panas tersebut.

Bahkan, Iwan terpaksa menghadirkan Hartono untuk menjadi saksi di depan pimpinan Dewan bahwa wanita yang ada di dalam video itu adalah benar-benar istri sahnya.

Dari hasil pertemuan yang dilakukan pada Selasa (2/3/2011) siang kemarin disimpulkan agar Iwan diberikan tugas untuk mencari siapa sebenarnya penyebar dan pembocor video mesumnya. Sebab video tersebut saat ini sudah menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut masyarakat Purworejo.

"Saya Disuruh mencari yang mencemarkan nama saya dan yang menyebarkan video saya dan istri. Masih saya cari dan untuk infromasi awalnya dari mana itu berangkat? Setelah saya cek ricek ternyata dari kalangan Dewan. Dugaan kuat seseorang itu yang sengaja untukmemperlihatkan ke beberapa temen-temen," kata Iwan saat dihubungi detikcom, Kamis (3/2/2011).

Iwan menyatakan bocornya video panasnya bersama istrinya itu adalah sebuah kecelakaan, dan dirinya merasa menjadi korban.

Dia juga merasa sangat menyesal atas keteledoran tersebut mengapa saat menjual laptopnya di salah satu mall di Kabupaten Purworejo tidak melakukan cek dan ricek laptopnya.

"Keteledoran dan kebodohan saya saat menjual laptop. Saya tidak menghapus bersih file-file saya yang ada di laptop. Termasuk yang ada di recycle bin-nya. Akhirnya, file video saya itu dimanfaatkan untuk menjatuhkan saya menjelang musyawarah DPD PAN Tingkat II Purworejo," kata Iwan.

Iwan berencana sore ini akan ke Polres Purworejo untuk berkonsultasi dengan pihak kepolisian sampai sejauh mana kasus ini.

"Sore nanti atau besok sore saya akan ke Polres untuk koordinasi lebih dulu dengan polisi setelah rapat," jelas Iwan sambil menyatakan dirinya saat ini masih berada di Yogyakarta untuk mengikuti rapat sebagai anggota Dewan.

Iwan menyadari bahwa itu salah satu bagian dari ujian serta konsekuensi dirinya berkecimpung di dunia politik. Menurutnya butuh waktu yang tidak sebentar mengembalikan namanya di mata masyarakat.

"Akan butuh waktu lama untuk memperbaiki nama saya yang sengaja dijatuhkan oleh rival politik saya dengan cara tidak fair ini," ujar Iwan.

Sumber: detikNews

Read More......

Penertiban PKL Libatkan Polres dan Dishubkomipar

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Purworejo terus berlanjut. Bahkan pada hari ketiga, Kamis (13/1), dalam penertibkan PKL ini Satpol PP melibatkan Polres Purworejo dan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata (Dishubkomipar).

“Kita libatkan Polres dan Dishubkomipar, karena lembaga ini ada keterkaitannya dengan keberadaan PKL,” jelas Kepala Satpol PP Purworejo Tri Joko Pranoto SSos.

Penertiban ini berlanjut hingga jalur-jalur gang atau longkangan di Terminal Kongsi Purworejo. Di jalur sempit ini dipenuhi PKL, padahal jalur utama masuk terminal Angkutan Pedesaan (Angkudes). “Kita libatkan Dishubkomipar dan Polres karena memiliki kewenangan mengatur jalur dan keamanan lalu lintas,” jelas Tri Joko Pranoto.

Selain di Jalan Longkangan Terminal Kongsi, penertiban PKL juga dilakukan di seputar Alun-alun Purworejo. “Di Alun-alun sudah diberi kelonggaran berdagang sejak sore hingga dini hari. Tapi pada pagi hari semua harus bersih. Mereka yang tidak memberesi perangkat berdagang, atau tetap berdagang terpaksa kita angkut,” jelas Tri Joko Pranoto.

Sumber: Krjogja

Read More......

Pemkab Purworejo Gelar Rakor Lakip

Sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang penyusunaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip). Sementara itu dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemkab Purworejo tahun lalu, baru mendapatkan nilai 24,93.

“Terselanggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate,” ujar Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Purworejo, Bambang Sugito SH usai rakor, Kamis (13/1).

Pada kesempatan itu Aauditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah Kotot Gutomo mengataka, nilai akuntabilitas kinerja Pemkab Purworejo 24,93 ini masuk kategori kurang.

“Lakip ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Dalam laporan itu termuat, disamping keberhasilan juga kegagalan yang dapat diprediksikan sebelumnya. Sehingga kegagalan bukan harga mati, namun dapat dijelaskan, semisal kebijakan pemerintah pusat yang diluar perkiraan,” paparnya.

Dijelaskan pula, bila Pemkab sudah memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bisa disusun. Dengan demikian maka penyusunan Lakip tidak menemui kesulitan.

Sumber: KRjogja

Read More......

Lima CPNS Pilih Mengundurkan Diri

Purworejo, CyberNews. Formasi penerimaan CPNS tahun 2010 akhirnya benar-benar tidak terisi semua. Meskipun menjadi incaran sekitar lima ribu orang lebih, kenyataanya tetap ada yang mengundurkan diri meskipun dari hasil tes tertulis dinyatakan lulus.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Purworejo drh Abdurrahman yang dimintai konfirmasi membenarkan hal itu. "Formasi yang kami butuhkan memang tidak bisa terisi semua. Di samping ada satu formasi yang tidak ada pelamarnya, juga ada beberapa pelamar yang sudah lulus tes memilih mengundurkan diri," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Abdurrahman, satu formasi yang tidak ada pelamarnya adalah guru SMK nautika di SMK Kelautan yang ada di wilayah Kecamatan Ngombol. Sejak pertama dibuka pendaftaran hingga ditutup tidak ada satupun yang mendaftar formasi ini.

Sedangkan CPNS yang lulus tes tertulis dan mengundurkan diri terdiri dari tiga guru SD, satu penyuluh perikanan, dan satu instruktur tata busana. Kelima PNS yang mengundurkan diri itu sudah menandatangani pernyataan bermaterai.

Disebutkan Abdurrahman, para CPNS yang menyatakan mengundurkan diri itu disertai alasan karena diterima di instansi atau lembaga lainnya di luar Purworejo. "Kami tidak bisa mencegahnya karena ini soal pilihan," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, sesuai dengan aturannya para CPNS yang mengundurkan diri itu harus menanggung konsekuensinya dengan membayar denda sebesar Rp 10 juta setiap orangnya. Denda tersebut bukan menjadi hak panitia melainkan masuk ke kas negara. "Denda tetap diberlakukan," katanya.

Abdurrahman menambahkan, dengan pengunduran diri tersebut berarti hanya tinggal 184 CPNS yang berkasnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses pengusulan nomor induk pegawainya. Tindaklanjutnya masih akan menunggu kebijakan dari BKN.

Seperti diketahui, dalam penerimaan CPNS tahun 2010 Pemkab Purworejo membuka 190 formasi dengan rincian 50 tenaga pendidikan, 50 tenaga kesehatan, dan 90 tenaga teknis. Dengan adanya pengunduran diri CPNS yang diterima serta adanya satu formasi yang tidak terisi, berarti formasi yang terisi berjumlah 184.

Sumber:Suaramerdeka

Read More......

APBD Purworejo Defisit Rp 18,3 M

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo tahun 2011 defisit hingga Rp 18,312 miliar akibat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan anggaran belanja daerah sehingga pembangunan terancam stagnan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Purworejo H Imam Abu Yusuf, Jumat (31/12) disela Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Laporan Badan Anggaran (Banggar). Menurut Imam, Juru Bicara Banggar DPRD Pono Gunawan menjelaskan pada pendapatan daerah hanya Rp 896,4 miliar yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 67,3 miliar, dana perimbangan Rp 679,4 miliar dan pendapatan daerah lain - lain yang sah Rp 149,6 miliar.

"Untuk belanja daerah terdiri belanja tidak langsung Rp 677,7 miliar dan belanja langsung Rp 266,9 miliar sehingga terjadi selisih (defisit) sekitar Rp 18,3 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah ada penerimaan sebesar Rp 55,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 6,8 miliar," paparnya.

Sumber:KRjogja

Read More......

Purworejo Hindari Penyimpangan Proyek Kegiatan Fisik

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg meminta agar setiap kegiatan proyek fisik konstruksi harus dilakukan sesuai aturan main, sehingga tidak ada pimpinan kegiatan yang menyimpang dari aturan. Tidak ada rekanan yang nakal dan melakukan kolusi, supaya bisa mendapatkan proyek dengan mudah tanpa melalui standar atau prosedur. Mengingat kegiatan seperti ini rawan dengan penyimpangan.

”Kalau masih terjadi penyimpangan, maka sangat berdampak buruk pada kualitas proyek yang dilaksanakan. Saya tidak ingin melihat atau mendengar ada kegiatan yang dilaksanakan justru menimbulkan masalah, terlebih masalah hukum,” jelasnya Mahsun Zain pada peresmian proyek-proyek kegiatan fisik tahun anggaran 2010 di ruang Arahiwang kompleks Setda setempat, Kamis (30/12).

Presmian ini ditandai dengan penandatangan 14 prasasti hasil pembangunan fisik. Sedang kegiatan ini berdasar pengelolaan belanja modal sumber dana APBD tahun 2010 sebesar Rp 84.999.105.050.

Mahsun Zain yang didampingi Wakil Bupati Suhar akan memberikan jaminan tidak akan ada rekanan yang mengatasnamakan bupati untuk memperoleh proyek. ”Saya pastikan kalau semua harus berjalan dengan aturan main dan sesuai proesedur. Maka tidak benar jika ada seseorang mengaku suruhan bupati untuk melakukan sesuatu terkait dengan penyimpangan proyek,” tegasnya.

Terlebih anggaran untuk kegiatan proyek itu bersumber dari uang rakyat. Sehingga selain bermanfaat bagi rakyat, juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, mulai proses pengadministrasian maupun hasilnya.

Sumber:KRjogja

Read More......

Lupa KTP, Gagal Ikut Tes

PURWOREJO – Seorang peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus pulang dengan penuh sesal. Gara-gara lupa membawa KTP asli, peserta itu pun ditolak ikut tes. "Ya, tadi ada satu peserta yang lupa membawa KTP. Kalau tidak salah dari Sleman (Jogjakarta). Ya tidak bisa ikut karena itu aturan baku, sebetulnya kasihan juga sudah jauh-jauh tapi sudah peraturan mau gimana lagi," ujar Plt Sekda Purworejo Tri Handoyo, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Bambang Aryawan, saat melakukan pemantauan, Minggu (12/12) kemarin.
Peristiwa itu terjadi di SMP N 2 Purworejo, salah satu lokasi pelaksaan tes tertulis. Dalam ketentuan memang ditegaskan bahwa setiap peserta diwajibkan mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan yang sudah ditentukan. Syarat yang harus dipenuhi di antaranya, setiap peserta harus datang 15 menit sebelum pelaksanaan ujian, peserta juga harus membawa kartu ujian lengkap dengan KTP asli untuk mencocokan kebenaran identias.
Kejadian tersebut mewarnai pelaksanan tes tertulis CPNS yang digelar serempak di seluruh Provinsi Jawa Tengah Minggu (12/12) kemarin. Termasuk di Kabupaten Purworejo, kabupaten maupun kota Magelang.
Di Purworejo, 4.606 peserta kemarin menentukan nasibnya dengan menjalani tes di 12 sekolahan dan menempati 267 ruang kelas. Pelaksaan tes tertulis CPNS tahun 2010 ini juga berlangsung hanya sehari. Tes dimulai pukul 08.30 tepat dan berakhir pada pukul 14.00. Dibagi dua sesi. Sesi pertama peserta mengerjakan tes akademis, sesi kedua peserta mengerjakan soal psikotes.
"Tes kedua dimulai pukul 11.00 dan berakhir pukul 14.00, secara umum berdasarkan pantauan kami, proses tes tertulis berjalan lancar," ungkap Tri Handoyo.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertekrutan CPNC Kabupaten Purworejo sama dengan Kabupaten lain yang dibanjiri pelamar. Pesertanya tentu saja tidak hanya dari Purworejo saja, tetapi juga dari luar kabupatan dan daerah.

Sumber:Radarjogja

Read More......

750 Perangkat Desa Purworejo Geruduk Istana Negara

Purworejo, CyaberNews. Sedikitnya 750 perangkat desa (Perdes) perwakilan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo menggeruduk Istana Negara Jakarta. Para perdes yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini berangkat dari depan pendapa rumah dinas bupati Purworejo, Minggu (12/12) sore dengan menggunakan 14 bus.

Ketua Panitia Audensi PPDI Purworejo Juniarso menjelaskan, tujuan mereka selain ke Istana Negara juga ke DPR RI dan ke Kementrian Dalam Negeri. Mereka menuntut agar pemerintah tidak diskriminasi terhadap perangkat desa dan menuntut agar perangkat desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"PNS itu bagi kami harga mati. Jadi pemerintah jangan melakukan diskriminasi terhadap perangkat desa. Perangkat desa harus diangkat jadi PNS seperti halnya Sekdes," ujar Juniarso.

Juniarso mengimbuhkan, selama ini status perangkat desa tidak jelas. "Yang kami tuntut status kami. Kami ke DPR bersama dengan anggota PPDI seluruh Indonesia akan memperjuangkan nasib perangkat desa. Kami para Ketua Koordinator Kecamatan akan tetap tinggal di Jakarta sampai tuntutan kami dipernuhi," tandasya.

Sumber:Suara Merdeka

Read More......

Satu Formasi Tidak Ada Pelamar

Purworejo, CyberNews. Formasi CPNS di Kabupaten Purworejo tahun 2010 ini dipastikan tidak terisi semua. Dari 190 formasi yang tersedia, ada satu formasi yang tidak ada pendaftarnya sama sekali pelaksanaan tes tertulis, Minggu (12/1).

Ketua Panitia Pengadaan CPNS Kabupaten Purworejo yang juga Plt Sekda Drs Tri Handoyo MM yang dimintai konfirmasi di sela sela melakukan pemantauan menyebutkan, formasi yang tidak ada pendaftarnya adalah adalah guru SMK nautika kelautan. "Tidak ada satu pun yang mendaftar. Kami sudah berusaha mensosialisasikannya melalu pengumuman pendaftaran CPNS," katanya.

Menurut Handoyo, karena tidak ada pendaftarnya otomatis formasi itu hangus dan akan kembali diajukan tahun depan.

Sementara itu, jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti tes sebanyak 4.604 dari total keseluruhan berkas yang masuk sebanyak 5.664 berkas. Tes dilaksanakan di 12 sekolahan dengan menggunakan 267 ruangan.

Sumber:Suara Merdeka

Read More......